Patroli Hukum Com, 09, November, 2026.
Lumban Dolok, Desa Simanindo ,Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir.
Usai pemberitaan terkait proyek penataan perkampungan Lumban Dolok, Kecamatan Simanindo, di Kabupaten Samosir, kembali menjadi sorotan soal dugaan penghalangan tugas jurnalistik, itu dilakukan oleh pihak kontraktor yang diduga sepakat dengan Kadis beserta jajarannya ,bersikap arogan dan ribut dengan media di lokasi proyek.
Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09/11/2026 di lokasi proyek Penataan Perkampungan Lumban Dolok.
Sebelumnya, pihak kontraktor atas nama inisial KS menghubungi sala satu awak media melalui telepon dan meminta untuk ketemuan di Simanindo.
Atas permintaan tersebut, beberapa awak media mendatangi menuju ke lokasi proyek sesuai dengan percakapan lewat telpon yang mengaku bernama Kanada Simbolon, meminta bertemu di daerah Simanindo.
Namun, setibanya di lokasi, awak media justru mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Bukan klarifikasi yang disampaikan, melainkan sikap arogan dan nada tinggi yang ditunjukkan secara bersamaan oleh unsur proyek/kontraktor KS, RS dan juga Kadis beserta stafnya yang hadir di lokasi proyek.
"Kami datang karena permintaan ketemu oleh kontraktor sendiri. Kami datang, bukan untuk ribut. Tapi yang terjadi, kontraktor dan Kadis beserta jajarannya, seperti ada persekongkolan, untuk membungkam awak media dengan cara arogan seperti preman dan berbicara nada tinggi. Bahkan saat dipertanyakan terkait aturan pembangunan, atau alat pemadatan pembangunan paving block, jawaban Manutur ngaur tidak tertuju ke pertanyaan, dan tidak ada ditunjukkan , yang ada hanya pengawas proyek di suruh pak manutur Naibaho, menunjukkan ada photo di hemponya, samar samar tak jelas dilihat, photo tersebut tidak ada kelihatan dilokasi proyek saat di operasikan.
Beberapa kali awak media turun kelokasi proyek, tidak pernah menemukan alat pemadat vibrator di lokasi proyek.
Keributan tidak seharusnya dilakukan dengan gaya preman dan arogan, sekalipun menurut dinas atau kontraktor pemberitaan itu ada kesalahan atau kurang. Ada ruang untuk klarifikasi dan hak jawab. Sekalipun kontraktornya hebat setinggi langit tidak perlu menunjukan sikap arogan.
Awak media menilai sikap tersebut sebagai bentuk dugaan penghalangan terhadap tugas jurnalistik. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 18 ayat (1) jelas menyebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan tugas wartawan dapat dipidana.
Sikap arogan yang ditunjukkan oleh seorang pejabat publik sekelas Kadis tidak patut di tiru, seorang Kadis dapat memberikan penjelasan yang tenang, terbuka, dan transparan, bukan malah memicu keributan di lapangan, juga dengan gaya grasa grusu.
"Kadis itu pejabat negara, digaji dari uang rakyat. Seharusnya pak kadisyang paling paham soal keterbukaan. Kalau Kadis saja sudah arogan dan ribut dengan media, bagaimana bawahan dan kontraktornya mau transparan?
Atas kejadian tersebut, pihak media meminta kepada Bupati Samosir untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kadis tersebut.
Sangat tidak masuk akal, disituasi perdebatan panas, RS dan KS, menyuruh kadis dan anggotanya untuk pergi, nyata dan terbukti Kadis dan anggotanya langsung pergi meninggalkan perdebatan dengan jarak sekitaran 20 meter dari lokasi perdebatan.
Setelah perdebatan usai RS dan KS seolah olah mengakui sikap kearoganan nya itu salah , dan melontarkan seperti kata maaf kepada awak media.
Awak media berharap kepada APH, Inspektorat agar mengawasi pembangunan penataan yang ada saat ini.
Jefri Butarbutar.