PATROLI HUKUM.COM
JAKARTA - Ketua Umum Patroli Hukum Indonesia Eben Ezer N,SH. dan juga Penasehat Media Online Patroli Hukukm.com, menilai jumlah positif Covid-19 di Jakarta, Senin (14/09/2020).Melonjak karena pemimpinnya tidak menerapkan secara disiplin terkait protokol kesehatan kepada masyarakat. Saya merasa heran dengan langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat. "
Yang menjadi persoalan komunikasi, koordinasi, tanggung jawab, kebijakan yang sudah dijalankan. Menurut hemat saya akar dari semuanya adalah persoalan penegakan disiplin," apakah Anies Baswedan sudah memberikan edukasi serta memberikan pendidikan kedisiplinan kepada masyarakat DKI Jakarta?" Apakah selama ini disiplin juga dilakukan dengan sebaik-baiknya? Pencegahan juga dilakukan sebaik-baiknya? Bukan tiba-tiba rem mendadak," tegas Eben Ezer N,SH selaku Ketua Umum Patroli Hukum Indonesia, dan Penasehat Media Online Patroli Hukum.com, proses komunikasi adalah hal mutlak bagi seorang pemimpin.
PSBB Jakarta di lanjutkan kembali mulai hari ini 14 September 2020 sampai 28 September 2020 : Aturan Jumlah Penumpang Mobil Pribadi dibatasi ,ganjil genap ditiadakan, tempat hiburan di tutup kembali ,pedagang makan dan lainya mulai merugi . saya bukan hendak mendahulukan kepentingan ekonomi yang pasti terganggu akibat kebijakan PSBB yang di berlakukan Oleh Anis Baswedan. Namun sebaiknya kepentingan masyarakat DKI Jakarta ini secara keseluruhan yang harus didahulukan. Dan seorang pemimpin bisa menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Sebab buktinya, ada daerah lain yang berhasil menghadapi pandemi COVID-19.
Jadi jangan progresnya belum nampak, tiba-tiba ngerem, terkesan Anis Baswedan tarik Ulur terkait Persoalan PSBB ini imbuh Eben Ezer N,SH yang juga Penasehat Hukum Media Online Patroli Hukum.com.
Mengatakan, pandemi COVID-19 bersifat global. Sehingga dalam menghadapinya, diperlukan koordinasi dan komunikasi. Walau seorang kepala daerah dipilih rakyat, bukan berarti dia berdiri sendiri dan tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan belajar dengan pemimpin- pemimpin daerah lainnya. "Mari kita lihat banyak kepala daerah yang berhasil dalam penanganan covid ini. "Jadi ini persoalan disiplin total," menanggapi kebijakan Anies Baswedan menerapkan PSBB Jakarta mulai hari ini.(Marlin)
JAKARTA - Ketua Umum Patroli Hukum Indonesia Eben Ezer N,SH. dan juga Penasehat Media Online Patroli Hukukm.com, menilai jumlah positif Covid-19 di Jakarta, Senin (14/09/2020).Melonjak karena pemimpinnya tidak menerapkan secara disiplin terkait protokol kesehatan kepada masyarakat. Saya merasa heran dengan langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat. "
Yang menjadi persoalan komunikasi, koordinasi, tanggung jawab, kebijakan yang sudah dijalankan. Menurut hemat saya akar dari semuanya adalah persoalan penegakan disiplin," apakah Anies Baswedan sudah memberikan edukasi serta memberikan pendidikan kedisiplinan kepada masyarakat DKI Jakarta?" Apakah selama ini disiplin juga dilakukan dengan sebaik-baiknya? Pencegahan juga dilakukan sebaik-baiknya? Bukan tiba-tiba rem mendadak," tegas Eben Ezer N,SH selaku Ketua Umum Patroli Hukum Indonesia, dan Penasehat Media Online Patroli Hukum.com, proses komunikasi adalah hal mutlak bagi seorang pemimpin.
PSBB Jakarta di lanjutkan kembali mulai hari ini 14 September 2020 sampai 28 September 2020 : Aturan Jumlah Penumpang Mobil Pribadi dibatasi ,ganjil genap ditiadakan, tempat hiburan di tutup kembali ,pedagang makan dan lainya mulai merugi . saya bukan hendak mendahulukan kepentingan ekonomi yang pasti terganggu akibat kebijakan PSBB yang di berlakukan Oleh Anis Baswedan. Namun sebaiknya kepentingan masyarakat DKI Jakarta ini secara keseluruhan yang harus didahulukan. Dan seorang pemimpin bisa menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Sebab buktinya, ada daerah lain yang berhasil menghadapi pandemi COVID-19.
Jadi jangan progresnya belum nampak, tiba-tiba ngerem, terkesan Anis Baswedan tarik Ulur terkait Persoalan PSBB ini imbuh Eben Ezer N,SH yang juga Penasehat Hukum Media Online Patroli Hukum.com.
Mengatakan, pandemi COVID-19 bersifat global. Sehingga dalam menghadapinya, diperlukan koordinasi dan komunikasi. Walau seorang kepala daerah dipilih rakyat, bukan berarti dia berdiri sendiri dan tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan belajar dengan pemimpin- pemimpin daerah lainnya. "Mari kita lihat banyak kepala daerah yang berhasil dalam penanganan covid ini. "Jadi ini persoalan disiplin total," menanggapi kebijakan Anies Baswedan menerapkan PSBB Jakarta mulai hari ini.(Marlin)
Tags
Ketum Lsm PH