PATROLI HUKUM.COM, Riau - Pangdam I/BB, Mayjen TNI MS Fadhilah memberi atensi khusus terkait penanganan dan pencegahan bencana kabut asap akibat Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) di Provinsi Riau.
Hal ini disampaikan Pangdam I/BB saat menerima paparan Danrem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Mohammad Fadjar, MPICT, terkait Karhutla teraktual di Provonsi Riau, Rabu (12/2/2020).
"Salah satu daerah yang menjadi sorotan saya adalah Provinsi Riau. Karena daerah ini menjadi langganan bencana kabut asap akibat Karhutla setiap tahunnya," jelas Pangdam.
Oleh karena itu, Pangdam mengaku memberi atensi khusus terkait penanganan dan pencegahan Karhutla yang dilakukan Korem 031/WB dan jajarannya.
"Untuk mencegah terjadinya Karhutla apalagi akan memasuki musim kemarau ini, saya perintahkan agar setiap muncul satu titik api (hotspot) segera dipadamkan. Jangan sampai menjalar jadi dua, tiga dan seterusnya,” tegas Mayjen Fadhilah.
Perwira Tinggi (Pati) TNI AD lulusan Akmil 1988 ini juga menekankan pentingnya tindakan pencegahan dengan mengutamakan sosialisasi kepada masyarakat, komunitas maupun korporasi.
"Tingkatkan volume dan intensitas sosialisasi, sehingga masyarakat semakin sadar untuk tidak melakukan pembukaan lahan ataupun kebun dengan cara membakar," terang Mayjen Fadhilah.
Sebelumnya, dalam laporan Danrem 031/WB disebutkan, bahwa sudah dua hari terakhir ini tidak ditemukan titik api di wilayah Provinsi Riau.
Selain itu, Danrem juga melaporkan bahwa saat ini Provinsi Riau telah ditetapkan dalam status Siaga Karhutla oleh Gubernur Riau.
Penetapan status ini berdasarkan kondisi yang ada, bahwa Karhutla di Riau telah terpantau sejak awal 2020. Sedikitnya seluas 271 ribu hektar lahan ludes terbakar, dengan jumlah titik panas di atas 70 persen mencapai 59 titik.
Akibatnya sebanyak tiga daerah melaksanakan penetapan status siaga darurat Karhutla. Penetapan status siaga dari tiga daerah itu memenuhi syarat Riau untuk menetapkan status siaga darurat Karhutla untuk tingkat provinsi.
"Perkiraan musim kemarau akan terjadi pada akhir Januari hingga Maret. Periode kedua berlangsung mulai Juni hingga September. Dengan penetapan status siaga darurat Karhutla, maka pemerintah pusat dapat mengirimkan pesawat pemadam kebakaran dan helikopter untuk water bombing," jelas Danrem.
Turut hadir di acara, antara lain para Asisten Kasdam I/BB, Kapendam I/BB dan para Kasi Korem 031/WB serta para Dandim jajaran Korem 031/WB.(Rahmad/Red)
Hal ini disampaikan Pangdam I/BB saat menerima paparan Danrem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Mohammad Fadjar, MPICT, terkait Karhutla teraktual di Provonsi Riau, Rabu (12/2/2020).
"Salah satu daerah yang menjadi sorotan saya adalah Provinsi Riau. Karena daerah ini menjadi langganan bencana kabut asap akibat Karhutla setiap tahunnya," jelas Pangdam.
Oleh karena itu, Pangdam mengaku memberi atensi khusus terkait penanganan dan pencegahan Karhutla yang dilakukan Korem 031/WB dan jajarannya.
"Untuk mencegah terjadinya Karhutla apalagi akan memasuki musim kemarau ini, saya perintahkan agar setiap muncul satu titik api (hotspot) segera dipadamkan. Jangan sampai menjalar jadi dua, tiga dan seterusnya,” tegas Mayjen Fadhilah.
Perwira Tinggi (Pati) TNI AD lulusan Akmil 1988 ini juga menekankan pentingnya tindakan pencegahan dengan mengutamakan sosialisasi kepada masyarakat, komunitas maupun korporasi.
"Tingkatkan volume dan intensitas sosialisasi, sehingga masyarakat semakin sadar untuk tidak melakukan pembukaan lahan ataupun kebun dengan cara membakar," terang Mayjen Fadhilah.
Sebelumnya, dalam laporan Danrem 031/WB disebutkan, bahwa sudah dua hari terakhir ini tidak ditemukan titik api di wilayah Provinsi Riau.
Selain itu, Danrem juga melaporkan bahwa saat ini Provinsi Riau telah ditetapkan dalam status Siaga Karhutla oleh Gubernur Riau.
Penetapan status ini berdasarkan kondisi yang ada, bahwa Karhutla di Riau telah terpantau sejak awal 2020. Sedikitnya seluas 271 ribu hektar lahan ludes terbakar, dengan jumlah titik panas di atas 70 persen mencapai 59 titik.
Akibatnya sebanyak tiga daerah melaksanakan penetapan status siaga darurat Karhutla. Penetapan status siaga dari tiga daerah itu memenuhi syarat Riau untuk menetapkan status siaga darurat Karhutla untuk tingkat provinsi.
"Perkiraan musim kemarau akan terjadi pada akhir Januari hingga Maret. Periode kedua berlangsung mulai Juni hingga September. Dengan penetapan status siaga darurat Karhutla, maka pemerintah pusat dapat mengirimkan pesawat pemadam kebakaran dan helikopter untuk water bombing," jelas Danrem.
Turut hadir di acara, antara lain para Asisten Kasdam I/BB, Kapendam I/BB dan para Kasi Korem 031/WB serta para Dandim jajaran Korem 031/WB.(Rahmad/Red)
Tags
Pangdam I/BB