Patrolihukum.com,
Jakarta, Puspen TNI Sebagai insan penerangan TNI, media sosial merupakan suatu kancah baru dalam memenangkan opini publik. Melalui media sosial kita dapat membangun opini publik dengan cepat dan masif karena kita mempunyai banyak jaringan hingga sampai di tingkat pos-pos militer perbatasan, potensi besar ini yang harus kita kelola dan manfaatkan untuk kepentingan membangun citra TNI, namun perlu diingat bahwa pengakuan publik terhadap TNI jauh lebih penting dan berharga daripada hanya sekedar pencitraan belaka.
Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Penerangan (Rakornispen) TNI TA 2023 yang bertemakan “Penerangan TNI Patriot Negara Kesatuan Republik Indonesia Siap Mendukung Literasi Digital Dalam Rangka Pembangunan Nasional”, bertempat di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (12/4/2023).
Panglima TNI mengatakan bahwa di era digitalisasi bermunculan media sosial, yang membuka peluang bagi siapapun memproduksi berbagai jenis konten. Saat yang sama, industri media mainstream mengalami disrupsi. “Fakta ini jelas menjadi tantangan serius bagi industri media mainstream baik secara politik maupun ekonomi,” ujarnya.
“Media mainstream merasa perlu memasuki media sosial guna menjaga pasar, bahkan intervensi pasar, media sosial bisa menjadi mitra, minilab komunitas, bahkan control of balance informasi bagi pemberitaan media mainstream,” ucap Panglima TNI.
Rakornispen TNI bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja dan anggaran bidang penerangan tahun 2022, juga sebagai forum penyelarasan Program Kerja dan anggaran tahun 2023, serta menjadi forum dalam menyampaikan Pokok-Pokok Kebijakan Panglima TNI, sebagai pedoman bagi jajaran penerangan TNI dalam mendukung tugas pokok TNI.
“Dalam momentum ini jajaran penerangan TNI harus mengambil porsi memainkan perannya untuk mempublikasikan prestasi dan kinerja Prajurit TNI, karena hal ini akan berdampak terhadap pembentukan opini publik terhadap pengabdian TNI,” jelas Panglima TNI.
Menurut Laksamana TNI Yudo Margono penerangan TNI adalah penjuru terdepan dalam mempublikasikan kegiatan dan kinerja TNI. Sebagai corong dalam transformasi informasi jajaran penerangan TNI dituntut untuk bekerja profesional serta bersinergi sesama komunitas penerangan TNI, maupun instansi penerangan lain, baik di pusat dan daerah. “Sehingga arus informasi yang selama ini dikelola oleh masing-masing satuan dapat disinergikan dalam memberikan informasi kepada masyarakat,” imbuhnya.
Disisi lain, Panglima TNI menyampaikan bahwa masuk ke tahun politik yang tinggal satu tahun lagi, akan digelar pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Legislatif yang harus dijaga dengan baik stabilitas politik dan keamanananya. “Dalam pengamanan Pemilu, saya tekankan Pemilu harus berlangsung dengan aman, damai dan kondusif, pelanggaran hukum rendah, serta persatuan dan kesatuan bangsa terjaga, sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap tegak berdiri dan berdaulat,” ungkapnya.
Panglima TNI juga berpesan TNI berkomitmen untuk tidak terlibat politik praktis, dan akan fokus pada tugas pokok TNI. Adapun salah satu implementasi tidak terlibatnya TNI dalam politik praktis ialah sikap netralitas yaitu sikap yang lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dibanding dengan kepentingan kelompok atau golongan. “Dalam pelaksanaan Pemilu, TNI sudah membuktikan diri dan mampu bersikap netral terhadap pelaksanaan Pemilu, selanjutnya pada Pemilu 2024, “Netralitas TNI” tetap menjadi harga mati bagi TNI,” pungkasnya.
Autentikasi:
Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Sus Aidil