Patrolihukum.com// DAIRI - Pekerjaan Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024 di 2 (Dua) titik di Kecamatan Silahisabungan terhenti total.
Kedua titik tersebut berada di Desa Silalahi ll dengan Pagu anggaran 1,2 Miliar Rupiah serta Desa Silalahi lll dengan Pagu anggaran 1,4 Miliar Rupiah.
Pada hari Kamis 26/12/2024 awak medis mengkonfirmasi seorang anggota KSM Desa Silalahi lll yang namanya tak ingin disebutkan menyiapkan bahwa memasuki bulan terakhir tahun anggaran 2024, namun pencairan tahap 2 (Dua) dan tiga belum juga direalisasikan dan pekerja sedang pada menunggu agar pekerjaan dapat dirampungkan sebelum tahun anggaran berakhir.
Tercatat sedikitnya ada 10 titik pekerjaan SPAM DAK yang tersebar di beberapa Dusun kedua Desa yang belum dikerjakan.
Pantauan awak media seperti pengerjaan SPAM Silalahi lll masih hanya berupa 2 bak yang masih rampung namun beberapa pekerja mengeluhkan bahwa gaji mereka pun belum juga dicairkan, padahal pencairan tahap l (Pertama) telah cair.
Warga bermarga W Ardonius Ambarita yang juga sebagai Anggota KSM SPAM menegaskan bahwa sedangkan dalam pengerjaan lain seperti pemasangan pipa pun belum di laksanakan, saya takutnya ini jadi proyek piktif, ujar Ambarita.
Awak media juga beberapa kali mengkonfirmasi Kepala Dinas PUPR Dairi melalui Telepon Whatsapp serta SMS, namun pejabat tersebut tidak menjawab dan membalas SMS tersebut hingga berita ini di naikkan.
Namun Reni Situmorang sebagai PPK SPAM menjawab melalui pesan SMS whatsapp bahwa "Koordinasi ke sekdia aj dl ito" Sekdis (Sekretaris Dinas).
Menurut Kepala Desa Silalahi lll Alexdaner Situngkir kegiatan tersebut tertunda dikarenakan adanya keterlambatan/masalah pada Kementrian, karena itu yang disampaikan oleh Dinas (Sambil menunjukkan bukti SMS) kepihak kami.
Samuel Napitupulu sebagai Ketua DPW Sumut LSM Patroli Hukum Indonesia yang juga sebagai anggota KSM SPAM Silalahi lll mengatakan bahwa jika permasalahan keterlibatan dalam pencairan tahap 2 dan 3 itu tidak mungkin bermasalah pada pihak kementerian.
Yang kita sesalkan tidak adanya keterbukaan dari pihak Dinas PUPR Dairi, sehingga isu ini meluas, kalau saja pihak PUPR Dairi terbuka mereka pasti langsung turun ke lapangan Mengsosialisasikan kepada pihak Kedua Desa atau KSM SPAM Desa yang melaksanakan kegiatan tersebut, bukan di diam-diami, karena ini akan menjadi bola panas dan temuan terhangat di awal tahun 2025 nanti.
Sambung Samuel, dan menjadi catatan penting bahwa "Kedua titik proyek tersebut tidak pernah membuat papan proyek sebagai mana mestinya".
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan .Gedung (“Permen PU 29/2006”)
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
3. Pemasangan papan proyek pada setiap pekerjaan proyek merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berikut adalah beberapa ketentuan mengenai papan proyek:
A. Papan proyek harus dipasang sebelum dan selama kegiatan pembangunan.
B. Papan proyek harus mencantumkan nama proyek, nama pemilik, lokasi, tanggal izin, pemborong, dan Direksi Pengawas.
C. Papan proyek harus dipasang di tempat yang mudah dilihat.
D. Papan proyek untuk proyek besar atau di pekarangan luas harus dipasang di beberapa tempat.
E. Ukuran minimal papan proyek adalah 120 cm x 90 cm.
F. Papan proyek harus terbuat dari bahan yang berkualitas agar tahan lama dan dapat dibaca dengan jelas.
G. Aturan teknis pemasangan papan proyek diatur oleh gubernur setempat dalam bentuk peraturan gubernur.
Sehingga perlu diduga sejak awalnya perkerjaan kedua titik tersebut sarat dengan perkerjaan piktif.
Pemasangan pipa, bak harus sesuai dengan volume pekerjaan, "Proyek ini bukan Situasional, proyek ini pemasangan baru, bak dan pipa semua harus pemasangan baru, pipa yang lama apa lagi sudah dicor harus ganti baru, jika ada diluar dari itu lapor agar menjadi temuan kelak. tegas Samuel.