Patrolihukum.com//INDRAMAYU, (13/11/2026) Penolakan warga terhadap usaha peternakan ayam petelur di Blok Pilang, Desa Sukamelang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, belum menemukan titik temu. Persoalan dugaan pencemaran lingkungan, bau menyengat, banyaknya lalat hingga kelengkapan perizinan menjadi sorotan dalam mediasi yang difasilitasi Pemerintah Kecamatan Kroya, 12 NOV 2026.
Mediasi yang berlangsung di Kantor Kecamatan Kroya tersebut mempertemukan warga dengan pemilik peternakan. Dihadirin Camat Kroya Iing Kuswara, S.STP., M.Si., Danramil Kapten Inf. Sudiyanto, serta Kuwu Sukamelang Masduki.
Camat Kroya Iing Kuswara mengatakan, pihaknya bersama unsur Forkopimcam berupaya mencari solusi terbaik melalui komunikasi dan musyawarah agar persoalan tersebut tidak semakin meluas.
”Saya di sini bersama Forkopimcam berupaya mencarikan jalan terbaik untuk semuanya,” ujarnya.
Namun, warga menegaskan penolakan bukan didasari kepentingan pribadi sirik dan dengki. melainkan karena dampak lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 Tentang lingkungan Hidup) yang mereka rasakan serta dugaan ketidaksesuaian Zonasi Sebagaimana diatur PERDA KAB. INDRAMAYU NO 9 TAHUN 2024. Junto. Undang Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. peruntukan tata ruang zonasi PEMUKIMAN DAN LAHAN KETAHANAN PANGAN. (gambar terlampir)
Nasikin, tokoh masyarakat Blok Pilang, mempertanyakan keberadaan kandang ayam di kawasan yang menurutnya masuk zona hijau diperuntukkan bagi permukiman serta pertanian.
”Saya tidak ada tendensius terhadap kandang ayam tersebut, hanya meneruskan aspirasi masyarakat,” kata Nasikin.
Sementara itu, perwakilan masyarakat, Eben Ezer N., S.H., mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan surat pengaduan kepada Gubernur Jawa Barat, Bupati Indramayu, dan Dinas Lingkungan Hidup. Dinas PUPR, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian, DinasKesehatan Hewan dan Peternakan Kepala Sàtpol PP, Camat KROYA,KUWU Desa SUKAMELANG.
Ia meminta pemerintah agar Pemerintah tidak TUTUP mata dan melakukan pemeriksaan menyeluruh, mulai dari titik koordinat lokasi, kesesuaian tata ruang UU. No 26 Tahun 2007 dan PERDA KÀB. INDRAMAYU NO 9 TAHUN 2024. Melanggar jarak kandang dengan permukiman Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertaniaan(Permentan) Nomor 40/Permentan/OT/.140/7/2011 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Peternakan. hingga kelengkapan dokumen lingkungan dan perizinan usaha.
Eben Ezer Napitupulu. SH Menyatakan Seharusnya pihak perusahaan terlebih dahulu menempuh tahapan dan memenuhi aturan pendirian kandang ayam petelur, seperti Titik Koordinat, Izin Lingkungan (Tanda tangan Masyarakat), Rekomendasi Kepala Desa(Kuwu), Pengantar Kecamatan, NIB dengan KBLI. O1462 Budi daya Ayam Ras Petelur. nelalui OSS , Dokumen Lingkungan seperti SPPL/UKL-UPL/AMDAL/ IPAL , PBG(Persetujan Bangunan Gedung).Perizinan Operasi dan Teknis Peternak IZIN USAHA PETERNAK( IUP ) dan Surat Keterangan Kesehatan Hewan(SKKH) sehingga tidak merugikan masyarakat akibat dampak yang ditimbulkan,” tegasnya.
Di hadapan peserta mediasi, pemilik peternakan, Cumini, mengakui usaha ayam petelur berkapasitas sekitar 2.000 ekor tersebut belum mengurus perizinan melalui dinas terkait.
Ia menyebut sebelumnya telah meminta izin kepada Kuwu Sukamelang dan pihak kecamatan. Namun, pengurusan perizinan formal belum dilakukan.
”Karena usaha peternakan ayam petelur kami berkapasitas 2.000 ekor dan masih kecil, jadi kami akui belum menempuh jalur perizinan ke dinas terkait,” ungkap Cumini.
Menurutnya, usaha tersebut dibangun dengan tujuan mengembangkan perekonomian desa sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.
Terkait keluhan warga mengenai bau menyengat dan banyaknya lalat, pihak pemilik menyatakan akan menjadikan persoalan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk melakukan pembenahan pengelolaan kandang.
Namun, perbedaan tuntutan membuat mediasi berakhir tanpa kesepakatan.
Warga meminta aktivitas peternakan dihentikan sementara sampai seluruh persyaratan perizinan dipenuhi dan persoalan lingkungan diperiksa. Sebaliknya, pemilik peternakan keberatan jika kegiatan usaha dihentikan dan berharap operasional tetap berjalan sembari mengurus perizinan.
Kini, warga menunggu tindak lanjut pemerintah daerah dan dinas terkait untuk memeriksa legalitas usaha apabila melanggar ketentuan hukum, maka, Masyarakat berharap agar Pememerinta Kab. Indramayu tidak segan-segan dan ragu untuk melakukan Penutupan dan Pembongkaran PAKSA terhadap kandang Ayam yang sudah berdiri dari tahun 2025. Sehingga masyarakat dapat hidup sehat , nyaman dan tentram. (Team Redaksi)