Jakarta, PATROLI HUKUM.COM, Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Eko Margiyono memimpin rapat evaluasi pengamanan (PAM) Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2019 di Ruang Rapat Lantai IV Makodam Jaya, Cawang, Jakarta Timur, Senin (22/4).
Dalam pengarahannya, Pangdam Jaya menekankan tingginya dinamika politik pasca Pilpres dan Pileg 2019 harus diantisipasi, terutama tuntutan terhadap hasil dalam Pilpres dan Pileg yang menimbulkan rasa suka-tidak suka. "Kita harus mengantisipasi dinamika politik yang tinggi ini. Polri sendiri dalam hal ini mengerahkan Satuan Brimob Nusantara ke wilayah Jabodetabek," jelas Pangdam.
Lebih jauh, Pangdam menerangkan, Kodam Jaya sudah memiliki aplikasi database dari _command center_ Kodam Jaya, yang bisa dipergunakan untuk membantu penanganan situasi selama Pemilu. "Terutama untuk menghadapi pengerahan massa dan penanganan situasi konflik," paparnya.
Pada kesempatan ini, Pangdam kembali mengingatkan dan menegaskan, jajaran Kodam Jaya tidak boleh terlibat dalam kegiatan Pemilu, kecuali dalam rangka pengamanan Pemilu dan atas perintah Pangdam Jaya. "Ingatkan kembali kepada anggota, utamanya Babinsa, untuk menyampaikan kepada warga mengenai semangat kompetisi dalam konteks Pilpres dan Pileg, harus siap menang dan siap kalah. Sudah ada lembaga independen yang ditunjuk negara untuk mengawasi Pemilu, semisal KPU, Bawaslu dan lain-lain. Dan, anggota Kodam Jaya dilarang melakukan survei selama Pemilu," tegasnya.
Pangdam juga mengapresiasi kinerja anggota Kodam Jaya, yang penuh tanggung Jawab, siaga, waspada namun tetap humanis dalam melaksanakan tugas PAM Pemilu. "Bila masih diperlukan, lakukan _rolling_ (bergantian) personel," pungkasnya.
Turut hadir dalam rapat evaluasi ini Kasdam Jaya Brigjen TNI Suharyanto, para Danrem, Danrindam, para Asisten dan para Komandan Satuan jajaran Kodam Jaya.(MB/Red)
Dalam pengarahannya, Pangdam Jaya menekankan tingginya dinamika politik pasca Pilpres dan Pileg 2019 harus diantisipasi, terutama tuntutan terhadap hasil dalam Pilpres dan Pileg yang menimbulkan rasa suka-tidak suka. "Kita harus mengantisipasi dinamika politik yang tinggi ini. Polri sendiri dalam hal ini mengerahkan Satuan Brimob Nusantara ke wilayah Jabodetabek," jelas Pangdam.
Lebih jauh, Pangdam menerangkan, Kodam Jaya sudah memiliki aplikasi database dari _command center_ Kodam Jaya, yang bisa dipergunakan untuk membantu penanganan situasi selama Pemilu. "Terutama untuk menghadapi pengerahan massa dan penanganan situasi konflik," paparnya.
Pada kesempatan ini, Pangdam kembali mengingatkan dan menegaskan, jajaran Kodam Jaya tidak boleh terlibat dalam kegiatan Pemilu, kecuali dalam rangka pengamanan Pemilu dan atas perintah Pangdam Jaya. "Ingatkan kembali kepada anggota, utamanya Babinsa, untuk menyampaikan kepada warga mengenai semangat kompetisi dalam konteks Pilpres dan Pileg, harus siap menang dan siap kalah. Sudah ada lembaga independen yang ditunjuk negara untuk mengawasi Pemilu, semisal KPU, Bawaslu dan lain-lain. Dan, anggota Kodam Jaya dilarang melakukan survei selama Pemilu," tegasnya.
Pangdam juga mengapresiasi kinerja anggota Kodam Jaya, yang penuh tanggung Jawab, siaga, waspada namun tetap humanis dalam melaksanakan tugas PAM Pemilu. "Bila masih diperlukan, lakukan _rolling_ (bergantian) personel," pungkasnya.
Turut hadir dalam rapat evaluasi ini Kasdam Jaya Brigjen TNI Suharyanto, para Danrem, Danrindam, para Asisten dan para Komandan Satuan jajaran Kodam Jaya.(MB/Red)
Tags
Kodam Jaya