PATROLI HUKUM.COM,
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan siap bertemu dengan tokoh-tokoh separatis Papua. Usulan pertemuan itu datang dari DPRD Kabupaten/Kota se-Papua dan Papua Barat saat menemui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
"Ya tidak ada masalah. Bertemu saja. Dengan siapapun akan saya temui kalau memang ingin bertemu," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 30 September 2019.
Puluhan anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Papua dan Papua Barat mengusulkan agar pemerintah bertemu dan berdialog dengan tokoh-tokoh Papua yang memiliki ideologi berseberanga. Seperti Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP).
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebelumnya telah menanggapi usulan itu. Moeldoko meminta para tokoh separatis ini bertemu dengan ia terlebih dahulu sebelum dengan Jokowi.
Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendukung rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menemui tokoh kelompok yang berseberangan dengan pemerintah saat ini, seperti Gerakan Papua Merdeka atau United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Komnas HAM menilai pertemuan itu akan menjadi hal yang baik bagi perdamaian di Papua.
"Iya, baik yang dianggap mendukung kemerdekaan, mendukung perdamaian, kelompok-kelompok kemanusiaan, itu kami dukung untuk proses dialog," kata Komisioner Komnas HAM Muhammad Choirul Anam di Kantornya, Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat, Senin (30/9).(MB)
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan siap bertemu dengan tokoh-tokoh separatis Papua. Usulan pertemuan itu datang dari DPRD Kabupaten/Kota se-Papua dan Papua Barat saat menemui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
"Ya tidak ada masalah. Bertemu saja. Dengan siapapun akan saya temui kalau memang ingin bertemu," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 30 September 2019.
Puluhan anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Papua dan Papua Barat mengusulkan agar pemerintah bertemu dan berdialog dengan tokoh-tokoh Papua yang memiliki ideologi berseberanga. Seperti Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP).
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebelumnya telah menanggapi usulan itu. Moeldoko meminta para tokoh separatis ini bertemu dengan ia terlebih dahulu sebelum dengan Jokowi.
Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendukung rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menemui tokoh kelompok yang berseberangan dengan pemerintah saat ini, seperti Gerakan Papua Merdeka atau United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Komnas HAM menilai pertemuan itu akan menjadi hal yang baik bagi perdamaian di Papua.
"Iya, baik yang dianggap mendukung kemerdekaan, mendukung perdamaian, kelompok-kelompok kemanusiaan, itu kami dukung untuk proses dialog," kata Komisioner Komnas HAM Muhammad Choirul Anam di Kantornya, Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat, Senin (30/9).(MB)
Tags
Presiden RI