Patrolihukum.com,
TAPUT " Bapak Bupati mengingatkan kita akan pentingnya penurunan angka stunting sebagai suatu indikator peningkatan pembangunan, untuk itu seluruh tim harus bekerja lebih keras, lebih fokus lagi dan tepat sasaran agar upaya kita menurunkan angka stunting di Kabupaten Tapanuli Utara lebih optimal."
Hal ini disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bahal Simanjuntak ketika mewakili Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan, M. Si pada Rapat Aksi Penanganan Stunting yang juga dihadiri Kepala Bappelitbangda Luhut Aritonang, Kepala Dinas Kesehatan Sudirman Manurung, Kepala DPPKBP3A Donna Situmeang, bertempat di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung. (Senin, 5 Juni 2023)
“Tahun ini harus semakin ditingkatkan kinerja tim kita prioritas penanganan stunting kita adalah anak usia 6 hingga 11 bulan, bahkan hingga di bawah usia 2 tahun. Sudah ditetapkan lokasi fokus dan jangan ada lagi perangkat daerah yang bergerak sendiri-sendiri sehingga upaya kita ini akan semakin memberikan dampak signifikan,” lanjut Bahal Simanjuntak.
"Bulan ini kita turun bersama per lokasi, samakan persepsi dan data, kita berikan bantuan kepada keluarga stunting dan keluarga beresiko stunting," ucap Asisten Bahal Simanjuntak diakhir arahannya.
Dalam laporan Kepala Dinas PPKBP3A Donna Situmeang menyampaikan bahwa rapat dihadiri seluruh anggota Tim Percepatan Penanganan Stunting Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Aksi I (Pemetaan Analisis Situasi) dan Aksi II (Rencana Kegiatan) Penanganan Stunting serta pemaparan oleh Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Dra. Pretty Multihartina, Ph.D dan Kepala Bappelitbangda Luhut Aritonang.
"Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan analisis situasi dalam hal penurunan stunting dengan melakukan identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi. Kemudian menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan dari analisis situasi kedalam program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai acuan untuk mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran. Bapak Wakil Bupati sekaligus Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Sarlandy Hutabarat, SH, MM juga menyampaikan pesan agar kerja seluruh Tim semakin ditingkatkan dan tetap pada rencana yang telah ditetapkan bersama," lapor Donna Situmeang.
Dalam paparannya Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Dra. Pretty Multihartina, Ph.D melalui aplikasi zoom, menjelaskan Gambaran Kasus Stunting berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia dan Upaya Perbaikan untuk Penurunan Stunting Kabupaten Tapanuli Utara.
"Angka stunting di Kabupaten Tapanuli Utara menurut SSGI (Survey Status Gizi Indonesia) cenderung stagnan, yaitu 26,7 % di tahun 2021 menjadi 27,4 % di tahun 2022. Untuk menangani stunting di Kabupaten Tapanuli Utara, diperlukan intervensi spesifik yang difokuskan pada masa sebelum kelahiran (ANC K4/kunjungan ibu hamil 4 kali) dan pemberian tablet tambah darah kepada Ibu hamil) serta anak usia 6 sampai 11 bulan (Inisiasi menyusu dini, ASI Eksklusif dan pemantauan pertumbuhan). Intervensi spesifik ini berperan sebesar 70% dalam penanganan stunting," jelas Pretty Multihartina.
Kepala Bappelitbangda Luhut Aritonang juga memaparkan Analisis Situasi dan Rencana Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Tapanuli Utara.
"Di Kabupaten Tapanuli Utara, terdapat perbedaan yang signifikan antara prevalensi stunting versi e-PPGBM (Elektronik - Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) dan SSGI (Survei Status Gizi Indonesia). Prevalensi stunting menurut e-PPGBM menunjukkan angka 9,5 % sedangkan menurut SSGI sebesar 27,4 %. Untuk tahun 2023, kita fokus 36 lokasi penanganan stunting yang menyasar masa sebelum kelahiran untuk ibu hamil dan anak usia 6 sampai 11 bulan," papar Luhut Aritonang.(Wahyu/Red)