KUAT DUGAAN PEMBANGUNAN DRAINASE NAMO UKUR UTARA SARA DENGAN KORUPSI.

PATROLI HUKUM.COM, 
      Sei Bingai -Sesuai hasil pantauan awak media dilihat dari RAB bangunan yang terpampang di bangunan tersebut,anggaran bangunan drainase tersebut kurang lebih sebanyak Rp.200.101.000,00.dengan panjang bangunan 400 meter,lebar 120 cm kedalaman 70 cm dengan ketebalan 20cm,dari hasil pantauan tersebut kuat dugaan bangunan tersebut sara dengan Korupsi.

        Ketika team awak media investigasi di lapangan mengkonfirmasi pekerja langsung,pekerja mengatakan kalau bangunan tersebut berskala satu banding tiga yang artinya satu sak semen dengan tiga angkong material pasir yang di gunakan,ketika team awak media melakukan investigasi bersama beberapa masyarakat yang juga turut hadir menyaksikan hasil bangunan tersebut menemukan bangunan gampang pecah setelah satu malam di pasang.

      Di duga bangunan tersebut tidak akan dapat bertahan lama,karena bangunan tersebut tidak standart.usai melakukan investigasi di lapangan team awak media langsung menuju kantor desa.Desa.Namo ukur Utara kecamatan Sei Bingai kabupaten Langkat Sumut,Rabu 13/5/2020 hendak menemui Kepala Desa sebagai Klarifikasi konfirmasi bangunan.setelah tiba di kantor desa,beliau tidak berada ditempat.

      Sebut saja namanya AJ(49)seorang Kepala desa,di nilai tidak transparan kepada Publik tentang ADD dan DD Desa Namo ukur Utara kecamatan Sei Bingai.serta kepala desa tersebut dinilai telah melanggar keputusan Presiden Nomor 9 atas Perubahan Nomor 7 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease19 .yang dimana seharusnya kepala Desa AJ(49)mendahulukan Penangan Corona Virus Desease,tetapi oknum kades tersebut tetap saja melanjutkan pembangunan tersebut di Dusun II Tanjung Putri dan Dusun III Batu Menjah Desa.Namo ukur Utara kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat.

      Awak media akan slalu mengawasi penggunaan DD dan ADD di wilayah kecamatan Sei Bingai kabupaten Langkat,sebagai perpanjangan lidah masyarakat control sosial, team awak media akan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk menyikapi pengawasan anggaran yang di kucurkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar anggaran tersebut benar-benar di peruntukkan untuk kepentingan masyarakat Desa.(Abdi/red)