Patrolihukum.com// Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Toba Tahun 2027 tingkat Kecamatan Silaen yang digelar pada Senin, 2 Maret 2026, di Aula Kantor Camat Silaen.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Camat Silaen, Lambok Silaen, dan dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Toba Robinson Sibarani dan Joner Sitorus, Kepala BPS Kabupaten Toba Sabar Harianja, para pimpinan OPD, unsur Forkopimca, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta para kepala desa, BPD, kepala puskesmas dan kepala sekolah se-Kecamatan Silaen. Dalam forum tersebut tercatat sebanyak 114 usulan pembangunan yang merupakan hasil Musrenbang desa.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada anggota DPRD yang hadir sebagai bentuk kepedulian terhadap perjuangan pembangunan desa ke depan. Ia menegaskan bahwa jabatan yang diemban saat ini merupakan “panggung” untuk berkarya dan menunjukkan jati diri dalam bekerja.
“Kita yang ada di sini memiliki panggung untuk berkarya. Belum tentu kesempatan ini datang kembali, maka lakukan pekerjaan dengan baik karena itulah harga diri kita,” ujarnya, seraya mengingatkan camat, kepala desa dan perangkat desa agar bekerja maksimal serta menikmati proses pengabdian sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat.
Wakil Bupati juga mengingatkan bahwa APBDes belum ditetapkan sehingga pemerintah desa harus mampu membaca isu-isu strategis sebelum menyusun anggaran. Di tengah berkurangnya dana desa, ia menegaskan bahwa kepala desa tidak boleh menyerah, melainkan harus mengoptimalkan potensi desa sesuai tema Musrenbang tahun ini.
Secara khusus, ia menyoroti dampak penutupan operasional PT Toba Pulp Lestari Tbk terhadap perekonomian daerah. Hampir 10 persen PDRB Kabupaten Toba berasal dari perusahaan tersebut, dan puluhan ribu masyarakat selama ini menggantungkan penghasilan di sana. Sejak aktivitas perusahaan berhenti, daya beli masyarakat menurun dan kondisi pasar di Toba ikut merosot. Situasi ini diperberat dengan dihentikannya lebih dari 4.900 kepesertaan BPJS PBI oleh Kementerian Sosial karena dinilai sudah mampu. Ditambah lagi, banyak warga yang sebelumnya bekerja di TPL kini kehilangan penghasilan sehingga kepesertaan BPJS mereka juga terhenti.
Di tengah kondisi tersebut, masyarakat dengan mudah berharap seluruhnya ditanggung pemerintah daerah, sementara Pemkab Toba saat ini juga sedang menghadapi efisiensi anggaran sehingga tidak memungkinkan untuk mengakomodir seluruhnya. Menurutnya, kondisi ini menjadi isu strategis yang harus dipertimbangkan secara matang dalam penyusunan APBDes dan perencanaan pembangunan ke depan.
Selain itu, Wakil Bupati menyoroti rendahnya indeks pertanaman Kabupaten Toba yang saat ini masih berada di angka 1,35. Ia membandingkannya dengan daerah lain yang mampu melakukan panen hingga beberapa kali dalam setahun. Menurutnya, kondisi ini harus menjadi refleksi bersama agar produktivitas pertanian di Silaen dapat ditingkatkan, minimal dengan mendorong percepatan pola tanam dan optimalisasi lahan sehingga frekuensi panen bertambah dan nilai jual petani kembali menguat.
Setelah sektor pertanian diperkuat, ia mengajak masyarakat untuk mengembangkan potensi unggulan daerah lainnya seperti tenun khas Silaen serta mempromosikan destinasi wisata, termasuk Monumen D.I. Panjaitan, dengan strategi promosi dan storytelling yang lebih baik agar mampu menarik minat pengunjung serta meningkatkan perputaran ekonomi lokal.
Menutup arahannya, ia menekankan pentingnya peningkatan pelayanan publik dan pengelolaan sampah yang lebih baik. Kabupaten Toba saat ini telah memiliki dua bank sampah induk dan ke depan akan didorong pembentukan bank sampah unit di sekolah, tempat ibadah, OPD, kecamatan dan desa. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerja bersama menghadapi tantangan ekonomi dengan semangat kolaborasi dan kebanggaan membangun Kecamatan Silaen. (Marlin/red)